21:55
0
Kabar Penasaran - Buntut dari penolakan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, PKS kini terancam didepak dari koalisi partai. Hingga kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum bersikap soal nasib PKS di Koalisi. Padahal Partai Demokrat sudah sangat keras meminta PKS untuk menarik diri dari Setgab Koalisi. Salah seorang dari pihak istana menyampaikan kepada Menteri PKS bahwa SBY akan melayangkan surat resmi soal pemecatan pada Sabtu (8/6), namun nyatanya sampai hari ini PKS belum menerimanya. 

Sikap PKS yang seperti ini dinilai banyak pihak seolah menantang SBY. Elit partai kader seolah menantang SBY dengan meminta ketua koalisi tersebtu segera mengeluarkan surat pemecatan PKS dari koalisi. 

Sikap PKS yang terang-terangan berseberangan dengan koalisi bukan saja dalam kebiajakan kenaikan BBM. Sebelumnya juga berbagai isu partai yang digawangi Anis Matta ini juga mbalelo. Namun toh PKS tetap berada di koalisi. 

Sebagai ketua koalisi, SBY mencabut satu menteri PKS dari koalisi. Lain dari itu, SBY belum terlihat tegas dalam memberikan sanksi kepada PKS. 

"Yang bersangkutan (Menteri PKS) diberi tahu bahwa Presiden SBY akan menulis surat secara resmi kepada partai tentang pemberitahuan itu pada pertengahan pekan lalu. Mereka berjanji akan memberikan suratnya pada hari Sabtu. Namun sampai Senin malam, surat itu tidak kami terima, karena itu acara Majelis Syuro dibatalkan kembali. Sehingga memang Majelis Syuro hari ini tidak ada," Kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (12/6). 

Sementara di tempat terpisah, Ray Rangkunti, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) juga mengkapkan bahwa, "Presiden tidak punya nyali untuk mengeluarkan PKS. SBY pasti punya banyak pertimbangan. SBY takut khawatir apa yang dialami oleh dia terulang di PKS. Didepak dari kabinet lalu mendapat simpati. Jadi ini semacam tarik ulur saja."

Lalu apa yang membuat SBY tidak berani memecat PKS dari koalisi? Kita lihat perkembangan politik selanjutnya.

0 komentar:

Post a Comment